Hukum Ini Compang-camping, Pak !

Oleh : Devi Nur Hidayati

NIM : 12104241021

Negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Pada dasarnya semua negara adalah negara hukum. Hal ini terlihat dengan adanya aturan dalam suatu negara yang mengikat warga negaranya baik secara tertulis maupu aturan secara tidak tertulis. Indonesia merupakan salah satu dari negara hukum itu sendiri.

Di Indonesia, hukum tertulisnya terdapat pada undang-undang, sedangkan hukum tidak tertulisnya terdapat di dalam sebuah masyarakat dan biasanya hanya berlaku pada daerah tersebut. Hukum yang tidak tertulis ini sering dipanggil dengan etiket. Etiket belum mempunyai hukuman yang pasti bagi pelanggarnya. Bahkan hukuman yang sering diberikan kepada pelaku pelanggaran hanyalah hukuman moral.hal ini dikarenakan etiket dibuat berdasarkan kesepakatan antar warga sepempat.

Hukum pada umumnya dibuat untuk menertibkan warganya sehingga tidak ada satupun hak asasi manusia seorang warga yang direnggut oleh orang lain yang tidak bertanggungjawab. Begitu pula hukum yang dibuat di negeri kita Indonesia. Namun dalam setiap kebijakan pasti terdapat oknum yang melakukan pelanggaran, apalagi kebijakan dalam hal hukum atau aturan. Ketimpangan hukum merupakan salah satu contoh pelanggaran hukum.

Ketimpangan hukum sendiri adalah perbedaan perlakuan hukum antara 2 orang yang mempunyai latar belakang yang berbeda padahal kasus yang dihadapi sama. Biasanya ketimpangan hukum terjadi pada orang dengan kekuasaan berupa jabatan atau uang dengan orang-orang yang tidak berdaya. Dengan tipe kesus yang sama, seseorang yang mempunyai kekuasaan ataupun orang-orang yang berhata cenderung dijatuhi vonis hukuman yang lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang biasa pada umumnya. Ini terjadi karena lemahnya mental penegak hukum kita yang mudah saja dapat di suap oleh orang-orang yang memiliki kuasa dan harta, sehingga mereka yang berkuasa dan berharta dapat dijatuhi vonis hukuman yang lebih rendah dari yang seharusnya. Ketimpangan ini sudah sering terjadi bahkan sudah menjadi rahasia umum. Tidak pernah diketahui kapan hal ini mulai terjadi, namun yang pasti peristiwa semacam ini sudah sangat umum di kalangan peradilan dan dapat dikatakan sudah membudaya.

Mengapa hukum yang diberikan kepada pelaku pelanggaran tidak pernah bisa adil? Siapa yang bertanggungawb atas hal ini? Presiden? DPR yang membuat undang-undang? Ataukah lembaga yang mengadili para pelaku pelanggaran hukum? Tidak adakah lembaga yang mengawasi hukum yang berlaku? Mengapa mereka para pemegang kekuasaan terkesan diam melihat hukum ini compang-camping? Aku bertanya sebenarnya siapakah yang harus bertanggungjawab? Kita orang yang lemah dapat berbuat apa untuk negeri kita ini?

Lembaga peradilan yang dibentuk untuk membuat pelaku pelanggaran hukum sadar dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Akan tetapi mengapa lembaga hukum ini lemah dan mudah tergoyak keadilannya? Orang yang mempunyai kekuasaan dengan seenak hatinya menambah penderitaan orang-orang yang tidak berdaya dengan adanya ketimpangan hukum ini. Lembaga peradilan di Indonesia kekurangan orang-orang bersih yang tidak tergiur akan uang dan harta. Mereka tidak memikirkan perasaan orang-orang kecil yang diinjak-injak oleh orang-orang besar dan hebat.

Orang-orang kecil tidak tahu apa yang mereka harus lakukan ketika menghadapi kasus semacam ini. Mereke tidak puya cukup uang untuk menyewa seorang pengacara. Mereka semakin tertekan dengan adanya hal ini. Tidak terdapat lembaga yang benar-benar bersih terbebas dari oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat mereka andalkan untuk setidaknya lebih membela diri.

Aku menyuarakan hati para rakyat kecil yang hatinya terluka tanpa bisa melakukan apa-apa. Mereka terluka tetapi tak punya daya. Seharusnya lembaga peradilan yang bertugas mengadili ini tidak memihak orang yang salah dan tidak memandang buluh siapapun yang bersalah, entah itu presiden, menteri, jajaran kabinet, pejabat,  atau rakyat kecil sekalipun. Mereka adalah sama dihadapan hukum. Tidak ada yang membedakan mereka. Mereka yang bersalah haruslah mendapatkan hukuman yang seharusnya didapatkan oleh mereka. Lembaga peradilan kita ini butuh orang-orang bersih yang dapat memberikan sanksi lebih adil tanpa melihat nama dan gelarnya.

Aku akan memaparkan satu contoh ketimpangan hukum yang terjadi di Indonesia. Dan ini merupakan kisah nyata. Terjadi pada tahun 2012, seorang pencuri uang rakyat atau yang lebih pantas disebut koruptor telah menggelapkan uang negara sebesar 4 milyar rupiah. Tikus berdasi ini mendapatkan hukuman 4 bulan penjara. Ini setara dengan kasus seoarng pencuri sandal di masjid yang hanya mencuri sepasang sandal yang mungkin hanya bernilai kuarng dari Rp 50.000,-. Kedua kasus yang sama yaitu pencurian dengan nominal uang yang jauh mencolok antara 4 milyar dengan Rp 50.000,-, mendapatkan vonis hukuman yang sama. Mari kita sama-sama membuka mata dan bertanya, sudah adilkah hukum di negeri kita ini?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s