Budayawan Kaya tapi Miskin

Oleh : Darpito Nugroho

NIM : 12104241042

Budaya atau adat istiadat menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yg sudah sukar diubah. Sementara budayawan sendiri berarti ahli kebudayaan atau orang yang berkecimpung dalam kebudayaan. Budaya sendiri juga erat hubunganya dengan kesenian, karena kesenian merupakan salah satu ciri khas pembeda dari suatu kebudayaan dengan kebudayaan lain. Indonesia sendiri memiliki berbagai macam kebudayaan dan juga memiliki asas “Bhineka Tunggal Ika” untuk dapat mempersatukan bermacam-macam kebudayaan tersebut.

Dari bermacam-macam budayawan tersebut, bermacam-macam pula kesejahteraan mereka. Ada budayawan yang sekali panggil mengeluarkan biaya jutaan, ada juga budayawan yang tanpa bayaran atau ikhlas dalam mengemban amanahnya. Pemerintah yang melihat kesenjangan ini akhirnya memiliki ide dengan mengadakan program sertifikasi kepada para budayawan. Sertifikasi budayawan merupakan suatu proses pemberian pengharagaan berupa pengakuan bahwa budayawan tersebut telah melakukan kompetensi untuk melakukan suatu pertunjukan seni dan budaya serta melestarikannya.

Sertifikasi budayawan hanya diperuntukan bagi budayawan yang telah berjuang di ranah nasional serta internasional. Sasaran pemerintah dalam mengadakan program ini adalah agar budayawan daerah dan nasional dapat bersaing di lingkup internasional. Program ini juga merupakan stimulant bagi budayawan yang bersantai-santai agar segera bergegas menonjolkan dirinya di tanah internasional.

Menurut pemerintah sertifikasi ini dianggap diperlukan, mengingat banyak budayawan yang telah memperjuangkan serta berperan dalam pengenalan budaya Indonesia dimata internasional yang tidak mendapatkan apresiasi secara pantas atas jasanya. Para budayawan tersebut terasa hanya muncul musiman. Sertifikasi ini juga bertujuan agar para budayawan dapat selalu menambah kualitas mereka di berbagai waktu.

Menilik dari kasus ini para budayawan harusnya bisa lebih dinaungi dan dihargai melalui payung dinas kebudayaan dan parawisata. Pemerintah, melalui dinas kebudayaan dan parawisata selalu berusaha memecahkan masalah ini. Dinas kebudayaan dan parawisata seperti seorang bapak yang menaungi anaknya yaitu para budayawan. Bukan hanya cuma menerima aduan, tetapi pemerintah juga harus segera bertindak mengenai kasus ini, sehingga muncullah wacana sertifikasi seniman dan budayawan.

Bertolak belakang dari keinginan pemerintah ini, para budayawan justru menolak program ini. Program ini dianggapnya lucu dan tidak berguna. Pasalnya budaya dan seni itu adalah karya yang bersifat subyektif. Merka beranggapan bahwa sertifikasi itu tidaklah penting, karena secara tidak langsung mereka sudah mendapat sertifikat dari masyarakat berupa pengakuan serta apresiasi.

Kontroversi akan sertifikasi budayawan ini mencuat pada pertengahan tahun 2012 tetapi sampai sekarang belum terselesaikan juga. Masalah ini berawal dari gagasan yang dilontarkan Wakil Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebu­dayaan, Wiendu Nuryati untuk menyertifikasi seniman dan budayawan. Tak ayal, wacana ini men­dapat reaksi berbagai kala­ngan seniman dan pekerja seni di Tanah Air. Reaksi pro dan kontra serta reaksi masa bodoh terus saja bermunculan terhadap wacana ini.

Sampai sekarang wacana ini masih menjadi perdebatan bagi pihak pemerintah dan budayawan. Pemerintah menganggap program ini sangat diperlukan untuk memajukan industri seni dan budaya di Indonesia. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk menangkal berbagai macam budaya dari luar negeri yang sangat gencar menyerang Indonesia. Budayawan juga harus bisa bersaing di kancah internasional, sehingga pada suatu saat nanti Indonesia bukan lagi diserang dengan berbagai budaya dari luar, tetapi Indonesia kelak akan menyerang dengan senjata kebudayaan kea rah luar negeri.

Sementara itu dari pihak seniman dan budayawan sendiri mayoritas masih menentang program tersebut. Mereka menganggap masih banyak yang rancu dalam program pemerintah ini. Mereka beranggapan bahwa program ini hanya sia-sia belaka, dan bahkan mungkin program ini dapat menjadi salah satu ajang korupsi bagi pemerintah. Memang niat pemerintah itu baik, tetapi ada kalanya program itu harus diperjelas perencanaan dan pemetaanya sehingga tidak menimbulkan pro dan kontra seperti saat ini atau bahkan jika lebih baik tidak ada maka ditiadakan pun tidak apa.

 

Reffrensi: Kompas.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s