Memandang Lebih Dalam RUU Santet

Oleh : Azizatun Nufus

NIM : 12104241018

Santet dalam istilah fiqih sampai sekarang belum dapat ditemukan. Namun jika ditelusuri secara sosio-antropologis, kira dapat disamakan dengan dengan sihir dalam bahasa Arab. Oleh karena itu santet dapat diartikan sebagai kekuatan jahat yang gaib, atau sering disebut juga Black Magic. Jika pengertian ini yang dimaksud dengan santet, maka dalam fikih sejajar dengan pengertian sihir. Sihir secara bahasa, diartikan sesuatu yang halus dan rumit sebabnya (Mukhtar ash-Shihab: 208 & al-Qomus: 519). Dalam istilah fikih adalah minta tolong pada kekuatan jin/syaitan yang bersifat gaib untuk melakukan suatu perbuatan yang sulit atau tidak bisa dilakukan oleh manusia. Karena kekuatan tersebut bersifat gaib, maka seharusnya kekuatan ini hanya disandarkan pada Allah Swt. Jika manusia memohon kekuatan gaib kepada selain Allah yakni kepada jin, syetan atau lainnya, untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dengan sengaja mengabaikan Allah, maka perbuatan itu dapat dikatagorikan sebagai syirik. Syirik adalah dosa terbesar yang tak bisa diampuni (Qs. al-Nisa’: 48).

Para Ulama memiliki pendapat yang berbeda tentang sihir atau santet, ada yang berpendapat jika sihir itu realita dan ada juga yang berargumen hanya sekedar khayalan. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa sihir itu realita dan bukan khayalan. Pendapat ini berdasarkan realitas sihir yang pernah menimpa nabi Muhammad saw dan turun 2 Surat: al-Falaq dan al-Nas atau Mu’awwizatain (dua doa untuk mohon perlindungan). Dimaksudkan untuk meminta perlindungan kepada Allah swt dari kekuatan gaib yang berasal dari kekuatan syaitan dan jin atau manusia yang minta pertolongan dua makhluk gaib tersebut. Oleh sebab itu, dua surat ini banyak kalangan yang meyakini berkhasiat untuk menangkal kekuatan gaib yang berasal dari koalisi bersama jin – manusia. Baca lebih lanjut

Iklan

Hukum Ini Compang-camping, Pak !

Oleh : Devi Nur Hidayati

NIM : 12104241021

Negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Pada dasarnya semua negara adalah negara hukum. Hal ini terlihat dengan adanya aturan dalam suatu negara yang mengikat warga negaranya baik secara tertulis maupu aturan secara tidak tertulis. Indonesia merupakan salah satu dari negara hukum itu sendiri.

Di Indonesia, hukum tertulisnya terdapat pada undang-undang, sedangkan hukum tidak tertulisnya terdapat di dalam sebuah masyarakat dan biasanya hanya berlaku pada daerah tersebut. Hukum yang tidak tertulis ini sering dipanggil dengan etiket. Etiket belum mempunyai hukuman yang pasti bagi pelanggarnya. Bahkan hukuman yang sering diberikan kepada pelaku pelanggaran hanyalah hukuman moral.hal ini dikarenakan etiket dibuat berdasarkan kesepakatan antar warga sepempat.

Hukum pada umumnya dibuat untuk menertibkan warganya sehingga tidak ada satupun hak asasi manusia seorang warga yang direnggut oleh orang lain yang tidak bertanggungjawab. Begitu pula hukum yang dibuat di negeri kita Indonesia. Namun dalam setiap kebijakan pasti terdapat oknum yang melakukan pelanggaran, apalagi kebijakan dalam hal hukum atau aturan. Ketimpangan hukum merupakan salah satu contoh pelanggaran hukum. Baca lebih lanjut